Respons Masalah Kesehatan, Indonesia Perlu Sistem Surveilans Terintegrasi

Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya sistem surveilans terintegrasi di Indonesia. Sistem tersebut adalah modal menghadapi krisis kesehatan masyarakat termasuk pandemi. “Setiap negara harus memiliki surveilans untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons secara cepat terhadap masalah kesehatan masyarakat,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Read More …

Indonesia siap perkuat kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan seluruh negara anggota dalam mewujudkan enam pilar transformasi kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH, saat menghadiri WHO South – East Asia Region Committee Meeting ke-75 di Paro, Bhutan, pada 5-9 September 2022. Pada pertemuan WHO ini Indonesia berbagi inisiatif Enam pilar transformasi kesehatan yang merupakan upaya perbaikan sistem kesehatan, untuk mengatasi ketimpangan kesehatan, baik di dalam negeri, maupun ketimpangan kesehatan antar negara. “Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas baik dalam menghadapi COVID-19 maupun mengantisipasi pandemi lainnya di masa mendatang. Upaya tersebut berfokus pada peningkatan perlindungan bagi kelompok berisiko tinggi dan juga memperkuat kemampuan daerah untuk mendeteksi adanya penyakit,” ujar drg. Oscar pada Jumat (9/9) di Paro, Bhutan. Adapun enam pilar dimaksud terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan. drg. Oscar membeberkan, Kesehatan jiwa sebagai salah salah satu prioritas kesehatan global, menjadi salah satu inisiatif dalam transformasi kesehatan indonesia. Dimana kesehatan mental sangat terkait dengan layanan kesehatan primer, layanan kesehatan rujukan, pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Untuk itu Indonesia siap mendukung penerapan deklarasi Paro tentang Kesehatan Mental dan siap berkontribusi dalam implementasi deklarasi tersebut. “Kami memiliki komitmen yang sama untuk mengatasi masalah kesehatan mental, khususnya memperkuat program pencegahan dan promosi, memperkuat perawatan kesehatan primer untuk mengakomodasi layanan kesehatan mental dengan lebih baik, melakukan respons yang efektif dan komprehensif terhadap kebutuhan kesehatan mental, memerangi stigma dan diskriminasi, mencari solusi inovatif, memastikan ketersediaan dan kesinambungan sumber daya, termasuk tenaga kerja, dan harmonisasi respons kesehatan mental multisektoral”, lanjut drg. Oscar. Pada kesempatan yang sama juga turut dibahas implementasi resolusi World Health Assembly (WHA) 73 tentang kesehatan mata di tingkat regional yang pengusulannya dipimpin oleh Indonesia dan Australia. Enam Pilar Transformasi Kesehatan Lebih lanjut drg. Oscar menjelaskan, Transformasi Layanan Primer lebih menekankan upaya promotif dan preventif. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pencegahan terjadinya penyakit, dan juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM kesehatan pada layanan primer. Selanjutnya Transformasi Layanan Rujukan. Transformasi kedua ini fokus pada peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan di semua wilayah di Indonesia. Ketiga adalah Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan. Transformasi ini meliputi upaya peningkatan ketahanan penanggulangan medis dan penguatan resiliensi di masa krisis kesehatan. Keempat, lanjut drg. Oscar, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan. Transformasi ini dilakukan dengan mengembangkan regulasi pembiayaan kesehatan dengan tujuan membangun pemerataan, kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, dan keberlanjutan alokasi pembiayaan. “Kelima, Transformasi SDM Kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan peningkatan kualitas SDM Kesehatan agar siap menghadapi berbagai jenis penyakit yang akan datang”, ucap drg. Oscar. Keenam, Transformasi Teknologi Kesehatan. Dalam konteks ini, Kemenkes selalu mendorong perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor kesehatan. Diharapkan pengalaman Indonesia dalam percepatan penanganan pandemi untuk memulihkan sektor non kesehatan dapat menjadi contoh. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

Indonesia siap perkuat kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan seluruh negara anggota dalam mewujudkan enam pilar transformasi kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH, saat menghadiri WHO South – East Asia Read More …