Website ini merupakan wadah pengetahuan khusus membahas mengenai Sistem Kesehatan. Sistem Kesehatan ini mengulas bagaimana Sistem Kesehatan Global sebagai referensi dari sistem kesehatan masing-masing negara di dunia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Negara Indonesia, dan bagaimana adaptasi SKN tersebut dalam menghadapi bencana alam dan non alam.
Makalah ini menganalisis hasil dan ketidaksetaraan kesehatan di Indonesia, dan kaitannya dengan faktor dan input perantara. Periode 1997-2015, indikator kinerja kesehatan negara telah meningkat dan menjadi lebih merata. Pencapaian ini berpotensi dikorelasikan dengan peningkatan akses layanan kesehatan, yang mungkin merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan, terutama untuk penduduk yang paling miskin. Pada 2020, pemerintah Indonesia menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial nasional, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup sekitar 83% populasi negara, termasuk masyarakat miskin dan rentan. Tulisan ini menggunakan Kerangka Kendali dan berfokus pada perluasan jaminan kesehatan sebagai penyesuaian tombol pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis dimulai dengan perbaikan indikator status kesehatan dan melacak kembali hubungannya dengan akses perawatan kesehatan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan. Tulisan ini menemukan bahwa peningkatan status kesehatan di Indonesia antara tahun 1997-2015 berkorelasi dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (U5MR) pada 1997-2015 dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk penggunaan dukun bayi terlatih dan difteri-pertusis-tetanus (DPT). imunisasi. Makalah ini kemudian mengamati korelasi yang kuat antara perluasan akses layanan kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan. Dalam hal kesetaraan, artikel tersebut melihat korelasi yang lebih lemah, tetapi jelas, antara pemerataan asuransi kesehatan di berbagai kelompok populasi dengan akses perawatan kesehatan dan hasil kesehatan yang lebih adil. Temuan makalah ini membenarkan efektivitas pembiayaan (memperluas dan menyamakan cakupan asuransi kesehatan) dalam meningkatkan akses ke perawatan (rawat jalan dan rawat inap, penolong persalinan terlatih, imunisasi) dan peningkatan status kesehatan (AKB dan U5MR). Studi ini adalah salah satu yang pertama menggunakan Kerangka Kenop Kontrol sebagai alat analisis untuk penilaian asuransi kesehatan. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk menggabungkan perluasan asuransi kesehatan dengan kebijakan progresif lainnya, seperti dukungan keuangan kepada pasien miskin untuk menutupi biaya non-medis untuk menghadiri perawatan kesehatan, untuk mengoptimalkan efektivitas intervensi. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di Jurnal Perencanaan Pembangunan Selengkapnya Series 17
dr Prima Yosephine, MKM, Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes hadir sebagai narasumber Bincang-Bincang SKN kali ini, dengan moderator dr Sandra Frans, MPH. Distribusi vaksin COVID-19 mengikuti pola distribusi yang sudah ada, vaksin dialokasikan ke dinkes provinsi, Kemenkes dan Biofarma (distributor dari pusat ke provinsi). Percepatan vaksin di luar Jawa sudah dilakukan. Hal ini merupakan dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan Kemendagri dimana vaksinasi menjadi indikator. Inovasi vaksinasi yang dilakukan pada daerah yag sulit dijangkau, Kemenkes melakukan pengiriman langsung ke kabupaten kota terutama yang jauh dan memiliki bandar udara, hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kabupaten kota di sekitarnya. Lalu vaksin bisa tiba ke pusat layanan masyarakat dengan perjuangan yang luar biasa yaitu naik perahu, motor trail, dan sebagainya. Kemenkes mengapresiasi seluruh layanan yang diberikan tenaga kesehatan di Indonesia, termasuk di daerah yang jauh dan sulit. Vaksinasi COVID-19 ini setiap hari dianalisa, sampai mana dan kabupaten kota mana yang rendah lalu ditindaklajuti lebih lanjut melalui konsultasi daerah terkait apa penyebabnya, termasuk merangkul pihak yang bisa menjadi mitra di daerah tersebut. Pusat mencoba membangun komunikasi terbuka dengan tokoh masyarakat agar mau divaksinasi karena hal itulah yang bisa mempercepat proses vaksinasi
Pandemi COVID-19 menunjukkan Sistem Kesehatan Nasional masih lemah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi. Hal ini membuat berbagai negara menerapkan agenda reformasi kesehatan dimana pendekatan reformasi kesehatan ini merupakan bentuk upaya penguatan sistem kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan menambahkan penguatan sektor kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Penguatan dilakukan dengan reformasi beberapa komponen yang sudah ada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Reformasi ditekankan pada 8 area yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan DPTK, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui laman ini, PKMK FK – KMK UGM akan berbagi informasi terkait reformasi kesehatan. Menu yang akan ditampilkan di laman ini adalah materi, aturan kebijakan, dan artikel atau jurnal yang berhubungan dengan reformasi kesehatan
![logo-persi-png-header[1]](http://sistemkesehatan.net/wp-content/uploads/elementor/thumbs/logo-persi-png-header1-p9upwl460aap3qsch56o80jgtiezbg1tdq97af7ixi.png "logo-persi-png-header[1]"){kind=logo}
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda berbagai belahan dunia membuka peluang kolaborasi dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat. “Sampai November 2021, pandemi telah merenggut lebih dari 5 juta nyawa
Pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan global yang berdampak pada pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Di level nasional, pandemi mengakibatkan disrupsi terhadap ketahanan sistem kesehatan di Tanah Air. Belajar dari pandemi, Kementerian Kesehatan berupaya melakukan transformasi sistem kesehatan yang memprioritaskan program
| Website Manajemen | |
    | Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya |
| Website Isu Prioritas | |
      | Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya |
| Website Terkait |
Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan      
|
 |