Website ini merupakan wadah pengetahuan khusus membahas mengenai Sistem Kesehatan. Sistem Kesehatan ini mengulas bagaimana Sistem Kesehatan Global sebagai referensi dari sistem kesehatan masing-masing negara di dunia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Negara Indonesia, dan bagaimana adaptasi SKN tersebut dalam menghadapi bencana alam dan non alam.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan daya tanggap, pembiayaan yang adil, dan kesetaraan sebagai tujuan intrinsik sistem kesehatan. Namun dari ketiganya, daya tanggap kurang mendapat perhatian. Daya tanggap sangat penting untuk memperkuat fungsi sistem; memberikan pelayanan yang adil dan akuntabel; dan untuk melindungi hak-hak warga negara. Ada urgensi untuk menjadikan sistem lebih responsif, namun pemahaman kita tentang daya tanggap masih terbatas. Oleh karena itu kami berupaya memetakan bukti yang ada mengenai responsivitas sistem kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal NCBI.
Pandemi COVID-19 menunjukkan Sistem Kesehatan Nasional masih lemah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi. Hal ini membuat berbagai negara menerapkan agenda reformasi kesehatan dimana pendekatan reformasi kesehatan ini merupakan bentuk upaya penguatan sistem kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan menambahkan penguatan sektor kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Penguatan dilakukan dengan reformasi beberapa komponen yang sudah ada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Reformasi ditekankan pada 8 area yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan DPTK, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui laman ini, PKMK FK – KMK UGM akan berbagi informasi terkait reformasi kesehatan. Menu yang akan ditampilkan di laman ini adalah materi, aturan kebijakan, dan artikel atau jurnal yang berhubungan dengan reformasi kesehatan
![logo-persi-png-header[1]](http://sistemkesehatan.net/wp-content/uploads/elementor/thumbs/logo-persi-png-header1-p9upwl460aap3qsch56o80jgtiezbg1tdq97af7ixi.png "logo-persi-png-header[1]"){kind=logo}
Jakarta, InfoPublik – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan UU Kesehatan. Ketua DPR RI Puan Maharani pun memastikan jika seluruh hak-hak tenaga kesehatan (Nakes) tidak akan hilang dalam UU Kesehatan yang telah disahkan tersebut. Pengesahan Omnibus Law UU
Hilangnya alokasi belanja kesehatan wajib dalam UU Kesehatan menimbukan pertanyaan sejauh mana komitmen mayoritas anggota DPR beserta pemerintah pusat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia. Pengalaman pandemi Covid-19 yang kini statusnya diturunkan menjadi endemi membuat reformasi sistem kesehatan nasional menjadi keniscayaan. Pemenuhan
Jakarta, CNBC Indonesia – Menyediakan layanan dan sistem kesehatan yang dapat diandalkan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk rakyatnya. Di Indonesia, kita memiliki sistem jaminan kesehatan nasional yang disebut BPJS. Untuk diketahui, BPJS Kesehatan merupakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
| Website Manajemen | |
    | Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya |
| Website Isu Prioritas | |
      | Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya |
| Website Terkait |
Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan
|
 |
