Sub Seminar dalam Fornas JKKI Topik 1 Health Security

Sub Seminar dalam Fornas JKKI

Topik 1:  Health Security

 Selasa, 12 Oktober 2021
diselenggarakan oleh:

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK),
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

Kerangka AcuanReportase

PENGANTAR

Perjalanan panjang Indonesia dalam berpartisipasi dan mewujudkan keamanan kesehatan sudah sejak 2005. Komitmen, keikutsertaan dalam penilaian, menerbitkan regulasi hingga sosialisasi terus dilakukan. Namun, hingga saat ini ketahanan kesehatan belum sepopuler ketahanan pangan, khususnya di daerah. Upaya deteksi, kesiapsiagan dan respon seolah menjadi pekerjaan bagian tertentu saja dibidang kesehatan untuk mewujudkan ini.

Sumber: Health System for Health Security, WHO 2021

Terbukti dengan goncangan pandemi COVID-19 pada awal 2020, kesiapsiagaan keamanan kesehatan seperti diuji. Kapan harus siap dan mendeteksi masih terasa lemah. Apakah ini menjadi pekerjaan bidang surveilans, krisis kesehatan, atau lainnya. Kemudian akhirnya saling menunggu dan berkoordinasi, ditambah lagi penyakit ini adalah jenis baru yang proses penanganan dan penelitiannya dilakukan bersamaan, sehingga update dan perubahan terus terjadi hingga saat ini.

Hampir semua program kesehatan terganggu capaian dan layanan kesehatannya akibat pandemi COVID-19. Di beberapa daerah bahkan ikut diuji dengan terjadinya tanggap darurat bencana alam juga. Ancaman ganda seperti ini harus dapat diantisipasi penanganannya oleh sektor kesehatan, tidak saja untuk respon cepat, tetapi juga kesiapsiagaan. Perencanaan ketahanan kesehatan tidak lagi menjadi tanggungjawab satu bagian, melainkan harus dapat terintegrasi mulai dari analisis masalah perencanaan program – program dan indikator kesehatan oleh semua bidang di sektor kesehatan untuk mencapai keamanan kesehatan (gambar di samping).

Melalui Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XI (Fornas JKKI 2021), integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan akan dibahas selama dua hari. Dimulai pada 12 Oktober 2021 yang membahas mengenai Health Security dan 13 Oktober 2021 membahas tentang ketahanan sistem kesehatan dan pengembangannya untuk rekomendasi sistem kesehatan nasional ke depannya yang kuat dan tahan untuk menghadapi semua ancaman (all hazard). Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan ke depannya.

TUJUAN

Tujuan seminar topik 1 ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai konsep dan praktek program keamanan kesehatan untuk menghadapi berbagai ancaman ketahanan kesehatan.

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua jam kegiatan, dimana narasumber akan menyampaikan paparan konsep, kemudian pembahas memberikan tanggapan, dan dilanjutkan dengan tanggapan umum dari seluruh peserta. Terakhir, steering person akan menyimpulkan poin penting untuk dibahas kembali di topik 3.

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan stakeholder pusat dan daerah, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami keamanan (security) kesehatan untuk sistem kesehatan nasional yang tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai ancaman di segala situasi kedepannya. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

JADWAL DAN RUNDOWN SEMINAR

Hari, tanggal      : Selasa, 12 Oktober 2021
Pukul                   : 10.00 – 12.00 WIB

Rundown Kegiatan

PRESENTASI POLICY BRIEF
Waktu Kegiatan Narasumber / Moderator
08.30 – 08.35 WIB Pengantar Moderator :
Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.35 – 08.40 WIB Calling Penulis Policy Brief Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.40 – 08.45 WIB Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 1
“Urgensi Sinergi Antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi Dalam Penanganan Pandemi dI Kabupaten Jember”
Penulis :
Dr. Dewi Rokhmah, S.KM, M.Kes
08.45 – 08.50 WIB Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 2
“Urgensi Pelibatan Masyarakat Dalam Mewujudkan Resiliensi Sistem Kesehatan  Daerah: Pembelajaran Pandemi Covid-19”
Penulis :
Andhika Ajie Baskoro, S.Sos., M.A.
08.50 – 08.55 WIB Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 3
” Strategi dan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dan Dukungan APBD Dalam Percepatan Pemulihan”
Penulis :
Dr. Rini Harianti, S.Si., M.Si
08.55 – 09.25 WIB Reviewer 1: Hendro Wartatmo, SpB.KBD
Reviewer 2: Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
09.25 – 09.30 WIB Penutupan Sesi Policy Brief Moderator :
Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
SUB SEMINAR TOPIK : HEALTH SECURITY
Waktu Kegiatan Narasumber / Moderator
10.00 – 10.10 WIB Pembukaan Steering person dan Moderator
10.10 – 10.25 WIB Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan Indonesia 2020-2024 : Update Goncangan Pandemi dan Berbagai Bencana Alam/ Krisis Kesehatan di Indonesia  MATERI Narasumber:
Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH
10.25 – 10.40 WIB Progres Workplan Program Peningkatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan  MATERI dr. Yullita Evarini Yuzwar
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan
10.40 – 11.05 WIB Jaminan Pembiayaan Health Security Nasional dan Sub Nasional  MATERI Dr. Pandu Harimurti, MPPM
World Bank, Indonesia
11.05 – 11.25 WIB
  • Pembahas 1 : dr. Bela Dona, M.Kes – PKMK FK – KMK UGM
  • Pembahas 2 : Dr. Sri Sunarti Purwaningsih – Pusat Penelitian Kependudukan, Deputi Keilmuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI
11.25 – 11.45 WIB Diskusi Moderator
11.45 – 11.55 WIB Catatan poin untuk pertemuan ke 2, (Topik 3 tentang Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman : Kamis, 14 Oktober 2021) Steering person
11.55 – 12.00 Penutupan Moderator

 

Narahubung

Happy Pangaribuan
HP/WA: 0853 5872 7172/ email: happy.r.pangaribuan@mail.ugm.ac.id

 

Reportase
Sub Tema Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia XI

Health Security

Selasa, 12 Oktober 2021


Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Pemaparan Materi”

Topik pertama Fornas JKKI XI tahun 2021 dibuka oleh presentasi tiga rekomendasi kebijakan (policy brief) terpilih seputar topik keamanan kesehatan (health security) yang di – review oleh dr Hendro Wartatmo, S.pB Konsulen Bedah Digestif dan Dr. dr Hanevi Djasri, MARS, FisQUA. Rekomendasi kebijakan diharapkan memenuhi kaidah – kaidah obyektivitas sehingga dapat memberikan bukti empiris kepada pengambil kebijakan untuk mempersiapkan kapasitas respon yang baik dimulai dari fase kesiapsiagaan dan juga mampu dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi. Sesi selanjutnya sub seminar JKKI topik Health Security dipandu oleh Madelina Ariani, MPH dengan tiga pembicara yaitu dr. H. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kemenkes, dr Yullita Evarini Yuzwar MARS dari Subdit Zoonotik – Direktorat P2PTVZ Kemenkes, dan dr Pandu Harimurti dari World Bank Indonesia. Sesi pembahasan oleh dr Bella Donna, M.Kes dari PKMK FK – KMK UGM dan Sri Sunarti Purwaningsih dari Pusat Penelitian Kependudukan, Deputi Keilmuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI.

Mukti mengelaborasi ketahanan kesehatan dengan memperhatikan geopolitik internasional melalui hasil dan rekomendasi JEE menjadi NAPHS. Kemudian diturunkan ke geopolitik pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dengan mewajibkan pemerintah – pemerintah daerah memenuhi SPM – SPM kesehatan dan menyiapkan sub-national level NAPHS atau rencana aksi ketahanan kesehatan provinsi. Inti dari dokumen tersebut adalah detect-prevent-response baik secara nasional maupun provinsi. Kemenkes menerbitkan 31 regulasi baru terkait ketahanan kesehatan selama pandemi ini dan diharapkan tahun depan memulai resource mapping di 22 K/L yang diatur di Inpres. Yullita Evarini menyampaikan kolaborasi lintas sektor dalam ketahanan kesehatan dengan konsep One Health merupakan pendekatan kolaboratif terpadu lintas sektor bersama masyarakat, khususnya untuk penyakit – penyakit yang bersumber dari hewan (zoonotik). Terakhir, Pandu mempertegas pada bagian pembiayaan yang terdampak karena pandemi. Meskipun Indonesia mengalami guncangan ekonomi tidak seburuk negara lain, ada keinginan investasi ke upaya – upaya ketahanan kesehatan. Salah satunya dengan inisiatif Kemenkeu menginisiasi Disaster Management Pooling Fund atau PARB – Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana menterjemahkan Perpres 75 Tahun 2021,  yang sebetulnya tidak hanya untuk respons namun juga dapat digunakan pada masa kesiapsiagaan (pra bencana) maupun masa rehabilitasi (paska bencana). Kerancuan regulasi, mekanisme penyaluran dana yang beragam, dan besaran dana dapat menjadi penghambat dalam penggunaan dana ini, harapannya, tim review belanja bencana Kemenkeu dapat memberikan rekomendasi terkait penggunaan dana ini.


Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Pembahasan dan Diskusi”

Pada sesi pembahasan dr Bella mengawali dari terminologi health security yang masih rancu antara ketahanan kesehatan dengan keamanan kesehatan, kemudian menyampaikan konsep dari risiko bencana. Upaya – upaya pengurangan risiko ini perlu didokumentasikan dalam rencana kontingensi kesehatan di level sub-nasional yang terintegrasi lintas sektor dan masyarakat agar daerah mampu mewujudkan ketahanan di daerah sesuai dengan ancaman dan kapasitas di daerahnya masing – masing. Sri Sunarti menyampaikan core dari ketahanan kesehatan adalah masyarakat, belajar dari pandemi ini terkaitan dengan pesan – pesan yang disampaikan narasumber adalah pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam peningkatan ketahanan kesehatan.

Pada sesi diskusi, menanggapi penyakit Zoonosis pada komunitas seperti Antrax, baik pada hawan maupun manusia, menggunakan konsep One Health, puskesmas di daerah sudah berkolaborasi dengan puskeswan dan potensi kesehatan lain di daerah untuk segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi di lapangan. Untuk ketahanan kesehatan juga perlu melakukan refleksi dari belanja kesehatan dari sektor non publik, mekanisme pelaporan yang tidak terstandar dan nomenklatur – nomenklatur yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang tergambar dari upaya national health account. Skema public-private partnership (PPP) yang terukur dan dikelola dengan baik juga perlu memperhatikan aspek – aspek kesiapsiagaan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana yang sebaiknya didokumentasikan dalam rencana kontingensi kesehatan yang operasional. Artinya sekedar dokumen saja, termasuk mekanisme yang mengatur pendanaan komunitas baik filantropi maupun charity agar mudah dilakukan tracking sebagai bentuk akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana kemanusiaan.

Reportase : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *