Dok. PKMK FK – KMK UGM “Review Policy Paper SKN yang Resiliens dengan PKK Kemenkes”
PKMK FK – KMK UGM menyusun policy paper setelah melalui rangkaian kegiatan wawancara series, dialog kebijakan dan pengembangan website terkait sistem kesehatan. Policy paper ini memaparkan permasalahan kesehatan dari aspek tata kelola, pembiayaan, sumber daya, dan pemberi layanan kesehatan selama pandemi. Selama penanganan COVID-19 banyak muncul masalah dari aspek – aspek tersebut, hal ini menunjukkan pentingnya nilai wawasan manajemen risiko masuk dalam program pilar – pilar sistem kesehatan nasional (SKN). Sehingga target dari pilar – pilar SKN dapat direncanakan dan dilaksanakan secara maksimal baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun saat terjadi bencana, serta mampu pulih dengan cepat. Untuk mempertajam rekomendasi policy paper dalam rangka rencana reformasi SKN, melalui kegiatan ini PKMK FK – KMK UGM melakukan Review Pakar dan Stakeholder dari Bappenas, Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes dan LIPI terhadap policy paper Reformasi SKN. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran penting dalam strategi reformasi SKN, apa yang menjadi prioritas dan rencana strategi mereka dalam upaya reformasi SKN serta kendala apa yang dihadapi.
Review Pakar dan Stakeholder yang pertama dilaksanakan pada Selasa, 31 Agustus 2021 dengan LIPI. Secara umum LIPI setuju dengan permasalahan dan rekomendasi yang ada dalam policy paper. Hal yang perlu diperhatikan adalah policy paper ini lebih dilengkapi dengan data – data yang menunjukkan bahwa surge capacity rendah. Supaya terlihat bagian mana yang rendah apakah SDM – nya atau fasilitasnya. Tambahan untuk SDM, ada penelitian yang menunjukkan peran kader cukup penting. Ternyata kapasitas kader ini juga masih kurang. Ini bisa diangkat untuk pengembangan masyarakat.
Review Pakar dan Stakeholder yang pertama dilaksanakan pada Selasa, 6 September 2021 dengan PKK Kemenkes. PKK Kemenkes lebih menyoroti hal – hal yang perlu ditambahkan adalah terkait data dan siapa yang menjadi sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Data yang jelas menjadi bukti yang kuat pada setiap permasalahan yang dituliskan dalam policy paper. Isu lain yang perlu dibahas dan diperdalam lagi adalah layanan kesehatan yang dekat kepada masyarakat sudah berubah fungsi lebih ke pelayanan kuratif. Pada rekomendasi perlu didetailkan siapa melakukan apa supaya rekomendasi tidak bersifat umum. Rekomendasi ini melihat dari masalah apa ketika tidak bisa diimplementasikan, sehingga hal-hal yang tidak mendukung arah kebijakan itu tidak tertulis. Namun lebih ke hal – hal yang mendukung kebijakan yang ada.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Review Policy Paper SKN yang Resiliens dengan Bappenas”
Review Pakar dan Stakeholder yang kedua dilaksanakan pada Jumat, 10 September 2021 dengan Bappenas. Secara umum bappenas setuju dengan permasalahan yang sudah diidentifikasi dalam policy paper, karena ini sudah menjadi permasalahan umum. Perlu difokuskan terkait pemberdayaan masyarakat. Selama ini salah satu masalah dari belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah karena belum ada insentif yang layak untuk kader. Kemudian isu yang selanjutnya adalah kesinambungan dari program sendiri, kalau pemberdayaan masyarakat mengandalkan dari masyarakat sendiri perlu ada upaya peningkatan kapasitas kader.
Bappenas juga menekankan lagi dalam rekomendasi ada peningkatan persediaan How artiya bagaimana cara meningkatkan ketersediaan tersebut. Bappenas meminta PKMK FK – KMK UGM membantu kembali mendefinisikan penguatan lebih ke arah penguatan promotif preventif di puskesmas.
Masukan dari LIPI, PKK Kemenkes dan Bappenas sangat mendukung finalisasi policy paper. Seluruh proses revisi akan terus didiskusikan secara reguler kepada LIPI, PKK Kemenkes dan Bappenas dan ini akan berproses hingga akhir 2021.
Reportase :
Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan