Makalah ini menganalisis hasil dan ketidaksetaraan kesehatan di Indonesia, dan kaitannya dengan faktor dan input perantara. Periode 1997-2015, indikator kinerja kesehatan negara telah meningkat dan menjadi lebih merata. Pencapaian ini berpotensi dikorelasikan dengan peningkatan akses layanan kesehatan, yang mungkin merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan, terutama untuk penduduk yang paling miskin. Pada 2020, pemerintah Indonesia menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial nasional, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup sekitar 83% populasi negara, termasuk masyarakat miskin dan rentan. Tulisan ini menggunakan Kerangka Kendali dan berfokus pada perluasan jaminan kesehatan sebagai penyesuaian tombol pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis dimulai dengan perbaikan indikator status kesehatan dan melacak kembali hubungannya dengan akses perawatan kesehatan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan. Tulisan ini menemukan bahwa peningkatan status kesehatan di Indonesia antara tahun 1997-2015 berkorelasi dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (U5MR) pada 1997-2015 dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk penggunaan dukun bayi terlatih dan difteri-pertusis-tetanus (DPT). imunisasi. Makalah ini kemudian mengamati korelasi yang kuat antara perluasan akses layanan kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan. Dalam hal kesetaraan, artikel tersebut melihat korelasi yang lebih lemah, tetapi jelas, antara pemerataan asuransi kesehatan di berbagai kelompok populasi dengan akses perawatan kesehatan dan hasil kesehatan yang lebih adil. Temuan makalah ini membenarkan efektivitas pembiayaan (memperluas dan menyamakan cakupan asuransi kesehatan) dalam meningkatkan akses ke perawatan (rawat jalan dan rawat inap, penolong persalinan terlatih, imunisasi) dan peningkatan status kesehatan (AKB dan U5MR). Studi ini adalah salah satu yang pertama menggunakan Kerangka Kenop Kontrol sebagai alat analisis untuk penilaian asuransi kesehatan. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk menggabungkan perluasan asuransi kesehatan dengan kebijakan progresif lainnya, seperti dukungan keuangan kepada pasien miskin untuk menutupi biaya non-medis untuk menghadiri perawatan kesehatan, untuk mengoptimalkan efektivitas intervensi. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di Jurnal Perencanaan Pembangunan Selengkapnya
