Topik 3  Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman

Sub Seminar dalam Fornas JKKI XI

Topik 3
Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman

Kamis, 14 Oktober 2021

 diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK),
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada

Kerangka AcuanReportase

[wp-svg-icons icon=”books” wrap=”i”] PENGANTAR

Sistem kesehatan yang kuat (Resilience) adalah yang mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, beradaptasi, melakukan respons, serta mampu kembali bangkit/pulih dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik bencana alam, non alam seperti pandemi, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat serta ancaman global lainnya (WHO, 2021). Namun, sistem kesehatan Indonesia yang dalam situasi normal saja cukup kewalahan dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan masyarakat yang merata, harus menerima fakta digoncang hebat oleh bencana pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Dibeberapa daerah Indonesia lainnya bahkan harus berjuang untuk merespons bencana alam ditengah bencana non alam, COVID-19. Ketahanan sistem kesehatan nasional dan daerah (SKN dan SKD) benar – benar diuji oleh penanganan COVID-19.

Sumber: Health System for Health Security, WHO 2021

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Sistem kesehatan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mewujud dalam keamanan kesehatan (health Security) baik kontribusi di tingkat global, regional, nasional dan sub nasional. Sulawesi Selatan salah satu provinsi di Indonesia yang mewakili daerah dengan kerentanan bencana alam, ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dampak aktivitas transportasi, dan daerah yang terpilih untuk pengembangan kapasitas Public Health Emergency Operation Center/ PHEOC di daerah oleh PKMK FK – KMK UGM dan CDC sehingga menarik untuk melihat perkembangan upaya ketahanan kesehatan di sub nasional.

Melalui Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XI (Fornas JKKI 2021), integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan akan dibahas selama dua hari. Dimulai sejak 12 Oktober 2021 yang membahas mengenai Health Security dan 14 Oktober 2021 membahas tentang ketahanan sistem kesehatan dan pengembangannya untuk rekomendasi sistem kesehatan nasional kedepannya yang kuat dan tahan untuk menghadapi semua ancaman (all hazard). Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan ke depannya.

[wp-svg-icons icon=”rocket” wrap=”i”] TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan integrasi keamanan dan ketahanan sistem kesehatan ke depannya.

[wp-svg-icons icon=”settings” wrap=”i”] PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua jam kegiatan, dimana narasumber akan menyampaikan paparan konsep, kemudian pembahas memberikan tanggapan, dan dilanjutkan dengan tanggapan umum dari seluruh peserta. Terakhir, steering person akan menyimpulkan poin penting untuk rekomendasi selanjutnya.

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”] PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan stakeholder pusat dan daerah, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pasca sarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

[wp-svg-icons icon=”stack” wrap=”i”] OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami integrasi konsep ketahanan (resilience) dan keamanan (security) kesehatan untuk sistem kesehatan nasional yang tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai ancaman di segala situasi kedepannya. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran  dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan ke depannya.

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”] JADWAL DAN RUNDOWN SEMINAR

Hari, tanggal            : Kamis, 14 Oktober 2021
Pukul                         : 10.00 – 12.00 WIB

Rundown Kegiatan

PRESENTASI POLICY BRIEF
Waktu Materi / Kegiatan Narasumber/Moderator
08.30 – 08.35 WIB Pengantar Moderator :
Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.35 – 08.40 WIB Calling Penulis Policy Brief Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.40 – 08.45 WIB Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 1
“Perlindungan Hukum Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19”  VIDEO
Penulis :
Dr. Abu Khoiri, S.KM, M.Kes
08.45 – 08.50 WIB Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 2
Aspek Etika dan Medikolegal dalam Regulasi Pandemi COVID-19 di Indonesia : Restorative atau Total Imunitas”

  VIDEO

Penulis :
dr Fiska Tria Gusana
08.50 – 08.55 WIB Pemutaran Video Presentasi Policy Brief 3
” Ancaman Beban Kesehatan Jiwa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Bali” 

  VIDEO

Penulis :
Putu Teguh Surya Pratama, S.KM
08.55 – 09.25 WIB Reviewer Policy Brief: Rimawati, S.H., M.Hum. 

  VIDEO

09.25 – 09.30 WIB Penutup Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
Sub Seminar “Penguatan Sistem Kesehatan Nasional 
Waktu Materi / Kegiatan Narasumber/Moderator
10.00 – 10.05 WIB Pembukaan Moderator
10.05 – 10.10 WIB Catatan Pertemuan 1: Health Security (Topik 1, 12 Oktober 2021) 

  VIDEO

Steering person
10.10 – 10.20 WIB Dr. H. Muhammadong, SKM, M.Kes – Pembelajaran: Pengembangan Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di daerah 

  VIDEO       MATERI

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
10.20 – 10.30 WIB dr. Bella Dona, M.Kes – Rekomendasi: Integrasi Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Kesehatan untuk Ketahanan Sistem Kesehatan 

  VIDEO      MATERI

PKMK FK – KMK UGM
10.30 – 10.40 WIB dr. Yodi mahendradhata, MSc, Ph.D, FRSPH – Konsep Health System for Health Security 

  VIDEO      MATERI

Departemen Health Policy and Management, FK-KMK UGM
10.40 – 11.30 WIB Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc – Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan

  VIDEO

Nani Rohani, SKM, MARS – Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko PMK 

  VIDEO

DR. dr. Rr. Brian Sri Prahastuti, MPH – Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas 

  VIDEO

Edy Purwanto, SKM, MEpid – Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan 

  VIDEO

 

11.30 – 11.45 WIB   VIDEO Moderator
11.45 – 11.55 WIB Catatan pertemuan Steering person
11.55 – 12.00 WIB Penutupan Moderator

[wp-svg-icons icon=”user” wrap=”i”] Narahubung

Happy Pangaribuan
HP/WA: 0853 5872 7172/ email: happy.r.pangaribuan@mail.ugm.ac.id

Reportase

Sub Tema Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XI

Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman

Kamis, 14 Oktober 2021

 

Topik ketiga Fornas JKKI XI tahun 2021 dibuka oleh presentasi tiga rekomendasi kebijakan (policy brief) terpilih seputar topik hukum kesehatan dan kesehatan jiwa dimoderatori oleh apt.Gde Yulian M.Epid dan di-review oleh Dr Rimawati, SH., MHum., yang memberikan arahan mengenai kaidah – kaidah pedoman penulisan policy brief menggunakan peraturan LAN dan Permendagri baik policy brief sebagai media eksplorasi maupun media advokasi pada tanggapannya. Pada sesi selanjutnya, sub seminar JKKI topik Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman, dipandu oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., MPH dengan tiga pembicara yaitu Dr H. Muhammadong,  SKM, M.Kes dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, dr Bella Donna, M.Kes dan dr Yodi Mahendradhata, M.Sc, PhD sebagai anggota WHO TWG Health Security. Sesi pembahasan oleh dr Eka Jusup Singka, M.Kes dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Nani Rohani, SKM, MARS dari Kemenko PMK yang mewakili Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Dr dr Rr Brian Sri Prahastuti MPH dari Kedeputian II Pembangunan Manusia Kantor Staff Presiden/KSP, dan Edy Purwanto SKM, MEpid dari Direktorat Surveillans dan Karantina Kesehatan Kemenkes.

Contoh aktivasi PHEOC daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumentasi: Tangkapan layar PKMK UGM

Bella menyampaikan manajemen risiko yang mengintegrasikan sistem komando dan memperhatikan standar pelayanan minimum kesehatan propinsi maupun kabupaten harus disusun sebelum terjadi bencana agar sistem kesehatan tahan terhadap goncangan baik karena bencana alam maupun non-alam/pandemi. Structural damage maupun mobilisasi sumber daya akan lebih mudah diantisipasi jika semua level otoritas pelayanan kesehatan memiliki dokumen penanggulangan bencana kesehatan. Muhammadong menyampaikan dalam konteks ketahanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, mencoba menerapkan pusat pengendali operasi kesehatan masyarakat atau public health emergency operation center (PHEOC) di daerah yang berfungsi sebagai koordinator klaster kesehatan daerah. Peran PHEOC ini diantaranya melakukan manajemen potensi sumber daya kesehatan seperti relawan kesehatan atau emergency medical team (EMT). PHEOC daerah diharapkan tidak hanya terintegrasi dengan struktur dinas kesehatan yang sudah ada, namun juga pada saat diaktivasi saat terjadi bencana alam atau kedaruratan kesehatan masyarakat/ KKM dapat menggunakan sistem komando. Sementara Yodi dalam presentasinya menekankan pentingnya untuk mengintegrasikan konsep health system dan health security karena bahkan negara – negara yang sudah dianggap maju dan siap dalam kapasitas IHR-nya kewalahan menghadapi pandemi ini. Bagaimana kapasitas IHR yang sudah terbangun (developed), teruji (demonstrated) bahkan berkesinambungan (sustainable) dapat dikomparasikan antara IHR benchmark terhadap komponen health system dan sektor lain di luar kesehatan.  Pendekatan baru ini diharapkan meningkatkan ketahanan kesehatan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi health security.

Sesi paparan narasumber. Dokumentasi: Tangkapan layar PKMK UGM

Pada sesi pembahasan, Kepala Pusat Krisis menambahkan bahwa health security menghalau atau memitigasi suatu krisis kesehatan. Ada beberapa respon yang harus kita perkuat yang pertama penanggulangan disaster yang tidak hanya alam tapi juga non alam seperti pandemi new emerging disease yang kerap terlupakan. Sendi – sendi produktivitas lain akan terpengaruh jika resiliensi kesehatan terganggu. Kapasitas ditingkatkan menggunakan pentaheliks untuk mencapai ketahanan kesehatan, seperti kolaborasi dengan akademisi seperti ini untuk memperkuat menejemen pemerintah. Terkait vulnerability dan capacity ada dua sendi yang harus diperkuat, yaitu tenaga kesehatan dan masyarakat. Nani Rohani membahas lebih fokus dalam sumber daya kesehatan (SDMK) yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu aspek ketahanan kesehatan. Dalam area reformasi sistem kesehatan nasional, distribusi sumber daya kesehatan yang berkualitas menjadi tantangan. Pada pembahasan berikutnya,  Brian menambahkan ada tiga poin, yaitu masa transisi belum jelas bagaimana sistem kesehatan yang masih dalam mode bencana masuk ke mode off kembali ke sistem kesehatan normal,  dari sisi sumber daya kesehatan kesiapan SDMK untuk deployment ke situasi bencana dan poin ketiga mengenai rencana kontingensi kesehatan. Terakhir poin keempat adalah regulasi yang masih belum adaptif terhadap fase – fase bencana, Brian juga masih ingin melihat kristalisasi pembelajaran dari PHEOC Sulawesi Selatan apakah model yang digunakan bisa digeneralisasikan ke daerah yang lain. Namun UU Karantina dan UU Kebencanaan masih belum dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Edi dari PHEOC Pusat menyampaikan aspek epidemiologi khususnya deteksi dini penyakit potensial wabah dan penyakit new emerging baik saat bencana alam maupun non alam kurang, kapasitas SDMK di bagian ini dan laboratorium perlu ditingkatkan. PHEOC Daerah diharapkan mampu menjawab tantangan ini karena wabah atau kejadian luar biasa/KLB juga dapat muncul pada saat bencana.


Sesi pembahasan dan diskusi. Dokumentasi: Tangkapan layar PKMK UGM

Menanggapi para pembahas, para narasumber sepakat dengan kegamangan mode on dan off, transisi antara pandemi menuju endemi ini bagaimana. Health security index, IHR benchmark asumsinya berkorelasi terhadap ketahanan kesehatan namun faktanya tidak, ini kemudian menjadi pertanyaan apakah standar internasional ini layak untuk digunakan dalam membadingkan kapasitas satu negara dengan negara yang lain karena negara – negara dengan nilai indeks tinggi tetap tidak berdaya menghadapi pandemi, maka standar – standar ini perlu diadvokasikan untuk diintegrasikan dengan sistem kesehatan. Struktur pengeroganisasian sebagai salah satu produk dari standar ketahanan kesehatan perlu disiapkan dari otoritas kesehatan terkecil seperti puskesmas, itulah hal yang melatarbelakangi penting sekali puskesmas memiliki rencana kontingensi kesehatan. Brian menambahkan kolapsnya sistem kesehatan di gelombang kedua pandemi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi sistem kesehatan. Hal ini diamini oleh Muhammadong dimana PHEOC daerah yang terdokumentasi di rencana kontingensi kesehatan daerah mencoba menjadi salah satu alternatif bentuk transformasi yang salah satunya dapat memfasilitasi koordinasi klaster kesehatan termasuk deteksi dini saat terjadi bencana di daerah maupun di provinsi tetangga hingga menetukan kapan mode bencana atau KKM itu dinonaktifkan.

Reportase : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt