Jakarta – Pemerintah berfokus pada penguatan sistem kesehatan nasional usai WHO mencabut status kedaruratan COVID-19 atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Langkah ini dilakukan untuk menjamin kewaspadaan dan kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional untuk menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.
“Pencabutan status PHEIC COVID-19 oleh WHO artinya respons negara-negara anggota WHO atas COVID-19 tidak lagi mengikuti respons dalam situasi darurat. Melainkan respons negara sudah harus diarahkan pada penguatan sistem kesehatan yang bersifat jangka panjang dan sistemik mencakup 6 komponen subsistem kesehatan menurut WHO,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Brian Sri Prahastuti, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).
Enam komponen subsistem kesehatan yang disebut WHO antara lain upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, informasi kesehatan, dan tata kelola kesehatan.
Brian menjelaskan Kementerian Kesehatan sedang dalam proses melakukan transformasi kesehatan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 72 tahun 2012.
“Transformasi ini diperlukan, karena ada perubahan kebutuhan kesehatan di era digital. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID menjadikan transformasi ini tidak terelakkan,” imbuh Brian.
Dia mengaku optimistis terhadap program transformasi kesehatan nasional sebab menurutnya Indonesia mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan luar biasa. Bahkan penanganan pandemi di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disampaikan pada The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada Mei 2022 lalu.
“Respons COVID-19 di indonesia sejak awal sudah melakukan pendekatan yang komprehensif karena selain memberikan respon di sektor kesehatan, pemerintah juga memikirkan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Brian.