Pertemuan pertama: 11 Mei 2021
Setelah pandemi COVID-19 berlalu lebih dari setahun, belum ada tanda – tanda pandemi ini akan mereda. Banyak negara yang sudah berhasil mengendalikan namun tidak betul – betul menghilangkan penyebabnya. Selandia Baru dan Australia sudah tidak mewajibkan warganya mengenakan masker. Sementara beberapa negara justru mengalami lonjakan kasus, salah satunya yang terjadi di India sejak awal Mei ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus meningkatkan kewaspadaan berbagai negara lainnya agar tidak mengalami kejadian serupa. Malaysia mulai mengalami surge, sementara di Singapura klaster mall dan klaster sekolah bermunculan setelah berbulan – bulan kurva jumlah kasus baru berhasil ditekan mendatar.
Bagaimana dengan Indonesia?
Jumlah testing masih lebih rendah dari yang disarankan WHO (yaitu 1 per 1000 penduduk per minggu, atau 270 ribu penduduk yang dites per minggu) sehingga jumlah kasus yang ditemukan diduga lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Dengan kata lain, banyak kasus positif tak bergejala yang tidak terdeteksi dan berpotensi menjadi super spreader. Program vaksinasi COVID-19 diharapkan bisa menekan kecepatan penularan virus, namun progress vaksinasi juga tidak cukup menggembirakan. Target jumlah sasaran prioritas vaksinasi adalah 40 juta orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas publik, ABRI, pedagang pasar, dan lansia. Seluruh kelompok ini diharapkan telah tervaksinasi pada April 2021. Stok vaksin yang tersedia mencapai hampir 76 juta dosis dari berbagai merk. Namun data hingga 12 Mei 2021 menunjukkan baru 13,7 juta orang mendapatkan vaksin dosis pertama dan 8,9 juta yang sudah mendapatkan dosis kedua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia masih jauh dari herd immunity sehingga kebijakan yang diterapkan oleh CDC di beberapa negara bagian di Amerika – yaitu ornag yang telah mendapat vaksin lengkap boleh tidak mengenakan masker di ruang publik – tidak bisa diterapkan di Indonesia.
Sebaliknya, Indonesia juga masih harus mewaspadai terjadinya lonjakan kasus pasca libur lebaran yang cukup panjang. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah antisipatif berupa pelarangan mudik, pembatasan pengunjung di tempat – tempat tertentu, hingga ke penutupan tempat wisata. Namun masih banyak pelanggaran terjadi sehingga arus mudik tetap tinggi dan tempat – tempat wisata dipadati pengunjung pasca Hari Raya Idul Fitri.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 7.500 dari kapasitas total 22 ribu TT ICU dan 65 ribu dari 367 ribu tempat tidur ruang isolasi untuk perawatan pasien COVID-19 jika terjadi lonjakan kebutuhan. Namun distribusi tempat tidur ini tidak merata, sebagian besar terdapat di Jawa.
Provinsi DI Yogyakarta sebagai salah satu provinsi tujuan mudik dan tujuan wisata domestik tidak luput dari potensi terjadinya gelombang kedua COVID-19 sebagai akibat mobilitas penduduk yang berisiko tinggi. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta merasa perlu untuk mengkaji kesiapan fasilitas kesehatan yang ada di provinsi ini dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus, selain upaya promotif dan preventif yang juga tetap dilakukan secara intensif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyediakan evidence sebagai basis untuk menyusun rekomendasi kebijakan mengenai situasi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di DIY selama masa pandemi dan kesiapsiagaan memasuki masa pemulihan pandemi COVID-19. Secara lebih spesifik tujuan yang ingin dicapai adalah menggambarkan situasi kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19; menganalisis gap kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pemulihan pasca COVID-19 dibandingkan dengan kebijakan terkait; serta merumuskan rekomendasi kebijakan tentang kesiapan pelayana kesehatan dalam masa pemulihan pasca COVID-19.
Dalam melakukan kajian ini, Pemprov DIY bekerjasama dengan sejumlah peneliti dari PKMK FK – KMK UGM dan PERSI DIY. Kajian ini melibatkan 13 puskesmas dari 5 kabupaten/kota se-Provinsi DI Yogyakarta untuk melihat kesiapan di level pelayanan kesehatan primer, dan 10 RS milik pemerintah maupun swasta, mulai dari kelas D, C, B dan A, untuk melihat kesiapan dari level pelayanan rujukan, serta Dinas Kesehatan.
Berikut adalah anggota tim peneliti yang telribat:
- Stephani Nainggolan, MKes (PERSI DIY)
- Bella Donna MKes (Konsultan/Peneliti dan Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK KMK UGM)
- Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes (Konsultan/Peneliti dan Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK KMK UGM)
- Sri Purwaningsih, SKep, Ns, MSc (PERSI DIY)
- Gde Yulian, Apt, MPH (Konsultan/peneliti di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK KMK UGM)
- Madelina Aryani, SKM, MPH (Konsultan/peneliti di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK KMK UGM)
Pertemuan pertama kajian ini telah diselenggarakan pada 11 Mei 2021 ruang rapat Gedhong Abimanyu di Kompleks Kepatihan, dengan tujuan untuk memaparkan rencana kerja tim peneliti dan target – target yang akan dicapai. Paparan yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, MKes, menyebutkan bahwa tim peneliti telah menyiapkan instrumen yang berbeda untuk puskesmas maupun rumah sakit.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Staf Khusus Menteri bidang Resiliensi Industri Obat dan Alat Kesehatan menyampaikan harapannya bahwa penelitian tersebut dapat menjadi bagian dari perbaikan sistem secara multi-years karena sistem kesehatan yang sedang mengalami goncangan akibat pandemi ini membutuhkan penguatan dalam hal resiliens (ketahanan terhadap goncangan atau krisis kesehatan). Lebih lanjut, Prof. Laksono menyampaikan bahwa yang perlu diperhatikan dalam resiliens adalah aspek tata kelola, pembiayaan, sumber daya, dan pemberi layanan.
Pertemuan ini dihadiri secara langsung oleh beberapa perwakilan puskesmas dan rumah sakit yang menjadi tempat pengambilan data. Selain itu, cukup banyak juga yang. mengikuti melalui daring dengan platform zoom meeting.
Gambar: Kerangka Kesiapsiagaan Fasilitas Kesehatan menghadapi Bencana
Gambar: Para peserta pertemuan yang hadir di Gedhong Abimanyu Kompleks Kepatihan
Reporter: Putu Eka Andayani